Stunting Summit menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mencanangkan intervensi penurunan stunting.
Setelahnya, pada 2020, penyiapan regulasi, kelembagaan, lahan dan rencana tata ruang menjadi fokus tahapan pemindahan IKN. Tahap ini dilaksanakan melalui lima langkah utama
Komite I DPD RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas menyatakan bahwa rencana pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan dalam upaya mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi serta model pembangunan yang Indonesia sentris.
Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, perwakilan Menteri Hukum dan HAM RI serta Gubernur Bank Indonesia, menyetujui RUU APBN Tahun 2021.
Sebelum ada pandemi, peletakan batu pertama pembangunan IKN sedianya dipercepat menjadi Agustus 2020
Fokus pembahasan di antaranya penanganan pandemi Covid-19, percepatan penanganan tuberkulosis, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap dan perluasan antigen baru
Hal ini disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri bersama Kementerian Kesehatan pada Senin (14/6).
Sektor pendidikan diharapkan menjadi pendorong untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mempertanyakan skenario besar atau grand design dalam menghadapi profil utang luar negeri dan jatuh tempo pada 5 hingga 15 tahun mendatang. Sebab rasio utang pemerintah terus mengalami peningkatan dari 30,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019 menjadi 39,4 persen dari PDB pada tahun 2020, akibat defisit keuangan negara yang disebabkan pandemi Covid-19.
Selain prevalensi stunting, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut terdapat dua tantangan lainnya yakni peningkatan kasus penyakit degeneratif seperti stroke, jantung, kanker, dan diabetes, serta tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia.